Millennium Development Goals
Millennium Development Goals (MDG) atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan (8) tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai bangsa pada tahun 2015 untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di seluruh dunia. MDG merupakan komitmen bersama negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam menangani permasalahan utama pembangunan termasuk didalamnya kemiskinan dan hak asasi manusia di dalam satu paket.
Delapan poin ini tergabung dalam tujuan yang dinamakan Millennium Development Goals (MDGs adalah sebagai berikut :
1. Eradicate extreme poverty and hunger: Penghapusan kemiskinan
2. Achieve universal primary education: Pendidikan untuk semua
3. Promote gender equality and empower women: Persamaan gender
4. Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases: Perlawanan terhadap penyakit
5. Reduce child mortality: Penurunan angka kematian anak:
6. Improve Maternal Health: peningkatan kesehatan ibu
7. Ensure environmental sustainability: Pelestarian lingkungan hidup
8. Develop a global partnership for development: Kerjasama global
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Millenium_Development_Goals"
MDG dideklarasikan pada bulan september tahun 2000, disepakati oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Dalam KTT tersebut seluruh perwakilan negara yang hadir sepakat untuk menurunkan proporsi penduduk yang pendapatannya kurang dari US$ 1 per hari menjadi setengahnya antara periode 1990-2015, menemukan solusi untuk: mengatasi kelaparan, masalah gizi buruk dan penyakit, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menjamin pendidikan dasar bagi setiap orang dan mendukung prinsip-prinsip Agenda 21 mengenai pembangunan berkelanjutan serta dukungan langsung dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dalam bentuk bantuan, perdagangan, pembebasan utang dan investasi.
Fokus utama dalam MDG adalah pembangunan manusia, dengan meletakkan dasar pada konsensus dan kemitraan global untuk pembangunan. Diharapkan, negara-negara yang lebih kaya dapat mendukung negara-negara miskin dan berkembang dalam melaksanakan tugas pembangunan mereka. Informasi lebih lanjut mengenai MDG dapat dilihat di situs UNDP bagian MDG yaitu http://www.undp.org/mdg/, dan http://www.undp.or.id/mdg/ khusus untuk MDG dan Indonesia.
Sekretariat dan beberapa agen pembangunan PBB bersama perwakilan berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia dan OECD serta ahli pembangunan internasional lainnya menetapkan delapan tujuan pembangunan milenium dengan satu atau beberapa target untuk setiap tujuan (seluruhnya ada 18 target), serta 48 indikator untuk memonitor dan mengukur kemajuan target-target dan tujuan-tujuan yang ditetapkan, antara periode 1990 – 2015. Informasi lengkap mengenai indikator-indikator tersebut dibahas dalam salah satu situs PBB yaitu http://milenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.
Dengan menetapkan berbagai target serta indikator, diharapkan setiap negara yang berkomitmen untuk mencapai MDG dapat lebih mudah memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia di negaranya. Meskipun merupakan kesepakatan global, MDG tetap diarahkan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, agar setiap negara lebih mudah melaksanakan usaha-usaha pembangunan dalam mencapai MDG.
Delapan poin ini tergabung dalam tujuan yang dinamakan Millennium Development Goals (MDGs adalah sebagai berikut :
1. Eradicate extreme poverty and hunger: Penghapusan kemiskinan
2. Achieve universal primary education: Pendidikan untuk semua
3. Promote gender equality and empower women: Persamaan gender
4. Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases: Perlawanan terhadap penyakit
5. Reduce child mortality: Penurunan angka kematian anak:
6. Improve Maternal Health: peningkatan kesehatan ibu
7. Ensure environmental sustainability: Pelestarian lingkungan hidup
8. Develop a global partnership for development: Kerjasama global
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Millenium_Development_Goals"
MDG dideklarasikan pada bulan september tahun 2000, disepakati oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Dalam KTT tersebut seluruh perwakilan negara yang hadir sepakat untuk menurunkan proporsi penduduk yang pendapatannya kurang dari US$ 1 per hari menjadi setengahnya antara periode 1990-2015, menemukan solusi untuk: mengatasi kelaparan, masalah gizi buruk dan penyakit, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menjamin pendidikan dasar bagi setiap orang dan mendukung prinsip-prinsip Agenda 21 mengenai pembangunan berkelanjutan serta dukungan langsung dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dalam bentuk bantuan, perdagangan, pembebasan utang dan investasi.
Fokus utama dalam MDG adalah pembangunan manusia, dengan meletakkan dasar pada konsensus dan kemitraan global untuk pembangunan. Diharapkan, negara-negara yang lebih kaya dapat mendukung negara-negara miskin dan berkembang dalam melaksanakan tugas pembangunan mereka. Informasi lebih lanjut mengenai MDG dapat dilihat di situs UNDP bagian MDG yaitu http://www.undp.org/mdg/, dan http://www.undp.or.id/mdg/ khusus untuk MDG dan Indonesia.
Sekretariat dan beberapa agen pembangunan PBB bersama perwakilan berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia dan OECD serta ahli pembangunan internasional lainnya menetapkan delapan tujuan pembangunan milenium dengan satu atau beberapa target untuk setiap tujuan (seluruhnya ada 18 target), serta 48 indikator untuk memonitor dan mengukur kemajuan target-target dan tujuan-tujuan yang ditetapkan, antara periode 1990 – 2015. Informasi lengkap mengenai indikator-indikator tersebut dibahas dalam salah satu situs PBB yaitu http://milenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.
Dengan menetapkan berbagai target serta indikator, diharapkan setiap negara yang berkomitmen untuk mencapai MDG dapat lebih mudah memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia di negaranya. Meskipun merupakan kesepakatan global, MDG tetap diarahkan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, agar setiap negara lebih mudah melaksanakan usaha-usaha pembangunan dalam mencapai MDG.
Laporan Perkembangan MDGs
Kantor statistik PBB mengeluarkan laporan rutin kemajuan MDG dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam mencapai target–target pembangunan di negara-negara berkembang. UNDP (The United Nations Development Programme) membantu negara-negara berkembang dalam membuat laporan dan rencana MDG di tingkat negara. Monitoring di tingkat negara ini merupakan elemen penting dalam menilai kemajuan MDG dan dapat membantu negara-negara berkembang menggunakan sumber daya yang ada untuk dapat mencapai target.
Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan laporan MDG pertama kali pada tahun 2004. Di bawah kepemimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berbagai elemen pemerintah dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelompok kerja PBB untuk MDG menyusun laporan MDG dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia, diantaranya dari Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk, data-data dari Departemen Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional serta sumb
er-sumber data lainnya. Tim tersebut mengkaji kembali sumber-sumber data yang ada yang dipergunakan sebagai indikator dalam mencapai MDG. Dengan dibuatnya laporan perkembangan MDG ini diharapkan ada kesamaan persepsi tentang posisi Indonesia berkaitan dengan sasaran MDG serta menetapkan sasaran yang harus dicapai di masa yang akan datang. Laporan ini diperbaharui setiap tahun, sejak tahun 2004, dan dapat diakses melalui http://www.undp.or.id/pubs/mdg_report.asp, tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.
Bidang Air Minum
Keadaan dan kecenderungan yang terjadi dalam bidang air minum di Indonesia yakni belum terpenuhinya pelayanan kualitas air minum serta masih rendahnya cakupan dan tingkat pelayanan air minum. Saat ini, kualitas air yang dialirkan PDAM hingga sampai ke pelanggan tidak/belum memenuhi kualitas standar air minum. Dengan kata lain, masih dalam batas kualitas air bersih. Hal itu terjadi karena terkontaminasinya air dalam proses pengalirannya yang disebabkan jaringan distribusi yang kurang layak dan kondisi perpipaan yang buruk. Selain itu, terdapat kerancuan penggunaan terminologi air minum dan air bersih. Sesuai dengan standar kualitas air yang berlaku di Indonesia, kualitas air untuk masyarakat adalah standar air minum sesuai dengan PP No.16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kebijkanan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat bahwa pelayanan air kepada masyarakat harus memenuhi kualitas air minum.
Dalam laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia dipaparkan juga mengenai tingginya tingkat un-accounted for water yaitu tingkat kebocoran air. Data menunjukkan pada tahun 2000 tingkat kebocoran air untuk PDAM seluruh Indonesia mencapai 22-43% dengan rata-rata sebesar 36%. Akibat tingginya biaya investasi air minum, dibutuhkan anggaran khusus untuk bidang air minum sebesar Rp 42,8 triliun. Dengan kata lain, dibutuhkan Rp. 3,3 triliun per tahun hingga 2015 dengan tidak memasukkan kebutuhan anggaran guna pengembangan institusi investasi per kapita US$ 40. Rendahnya keterlibatan swasta, pembangunan dan pengelolaan air bersih (air minum) di Indonesia yang masih sangat rendah. Pasalnya, baru 20 perusahaan swasta yang telah beroperasi. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku, yang diakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan kualitas air di beberapa aliran sungai menurun akibat polusi. Rendahnya keperdulian dan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Namun, terdapat potensi pada masyarakat bahwa masyarakat memiliki daya tersembunyi dalam bentuk kesediaan membayar untuk pelayanan air minum.
Maka terkait tantangan yang dihadapi di bidang air minum, pencapaian target Millenium Development Goal (MDG) 2005 antara lain :
Perdebatan mengenai kesepakatan kualitas air yang dialirkan ke masyarakat yang harus memenuhi standar kualitas air layak minum
Untuk meningkatkan cakupan maupun kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat diperlukan perencanaan penyediaan air yang mengacu pada permintaan, memobilitasi seluruh potensi pendanaan untuk memenuhi permintaan yang ada, terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, terus melakukan kampanye pentingnya hidup bersih dan sehat kepada masyarakat
Anggaran yang dibutuhkan sampai 2015 di bidang air minum mencapai Rp.42,28 triliun atau Rp 3,3 triliun per tahun agar terjadi penambahan kapasitas pengaliran minimal 93.000 l/detik
Diperlukannya partisipasi aktif dunia usaha, swasta dan masyarakat untuk membiayai investasi air mengingat terbatasnya anggaran pemerintah
Penyediaan database yang valid dan akurat bagi kawasan perkotaan dan perdesaan
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat perlu ditingkatkan.
Adapun kebijakan sebagai pertimbangan dalam mencapai target MDG 2005 adalah :
Penyusunan kebijakan dan strategi yang mencakup rencana tindak pencapaian target.
Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan maupun pembangunan prasarana dan sarana air minum yang bertumpu pada kemampuan pemerintah kabupaten/kota.
Peningkatan mekanisme penyesuaian tarif agar mengarah pada beroperasinya PDAM secara swadana.
Pengembangan alternatif pola pembiayaan bagi pembangunan dan pengelolaan air minum.
Perlindungan sumber air baku secara lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota dengan membentuk Water Board Authority.
Pengembangan program konservasi alam, lingkungan hidup, dan sumber daya air sebagai upaya mempertahankan keandalan ketersediaannya air baku.
Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan PDAM menuju profesionalisme korporasi serta pemisahan secara tegas antara fungsi operator dan regulator dalam pembangunan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan partisipasi dunia usaha swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air bersih.
Pendidikan serta kampanye PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Peningkatan peran aktif masyarakat pedesan dalam penyedian dan pengelolaan air bersih pedesaan.
Pemberian bantuan teknis dan pelatihan teknis bagi masyarakat pedesaan serta peningkatan rasa memiliki masyarakat pedesaan.
Perbaikan pemantauan sistem dan evaluasi melalui pendekatan patisipatif.
Program yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai target MDG adalah penyusunan dan sosialisasi kebijakan nasional pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan guna memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyediaan air minum serta penyehatan lingkungan; bantuan pendampingan bagi PDAM untuk memperbaiki kinerja menuju profesionalisme; peningkatan peran aktif masyarakat melalui sharing investment approach; penyusunan format dan kriteria pencatatan data dasar cakupan pelayanan air bersih pedesaan maupun perkotaan
Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan laporan MDG pertama kali pada tahun 2004. Di bawah kepemimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berbagai elemen pemerintah dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelompok kerja PBB untuk MDG menyusun laporan MDG dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia, diantaranya dari Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk, data-data dari Departemen Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional serta sumb
er-sumber data lainnya. Tim tersebut mengkaji kembali sumber-sumber data yang ada yang dipergunakan sebagai indikator dalam mencapai MDG. Dengan dibuatnya laporan perkembangan MDG ini diharapkan ada kesamaan persepsi tentang posisi Indonesia berkaitan dengan sasaran MDG serta menetapkan sasaran yang harus dicapai di masa yang akan datang. Laporan ini diperbaharui setiap tahun, sejak tahun 2004, dan dapat diakses melalui http://www.undp.or.id/pubs/mdg_report.asp, tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.Bidang Air Minum
Keadaan dan kecenderungan yang terjadi dalam bidang air minum di Indonesia yakni belum terpenuhinya pelayanan kualitas air minum serta masih rendahnya cakupan dan tingkat pelayanan air minum. Saat ini, kualitas air yang dialirkan PDAM hingga sampai ke pelanggan tidak/belum memenuhi kualitas standar air minum. Dengan kata lain, masih dalam batas kualitas air bersih. Hal itu terjadi karena terkontaminasinya air dalam proses pengalirannya yang disebabkan jaringan distribusi yang kurang layak dan kondisi perpipaan yang buruk. Selain itu, terdapat kerancuan penggunaan terminologi air minum dan air bersih. Sesuai dengan standar kualitas air yang berlaku di Indonesia, kualitas air untuk masyarakat adalah standar air minum sesuai dengan PP No.16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kebijkanan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat bahwa pelayanan air kepada masyarakat harus memenuhi kualitas air minum.
Dalam laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia dipaparkan juga mengenai tingginya tingkat un-accounted for water yaitu tingkat kebocoran air. Data menunjukkan pada tahun 2000 tingkat kebocoran air untuk PDAM seluruh Indonesia mencapai 22-43% dengan rata-rata sebesar 36%. Akibat tingginya biaya investasi air minum, dibutuhkan anggaran khusus untuk bidang air minum sebesar Rp 42,8 triliun. Dengan kata lain, dibutuhkan Rp. 3,3 triliun per tahun hingga 2015 dengan tidak memasukkan kebutuhan anggaran guna pengembangan institusi investasi per kapita US$ 40. Rendahnya keterlibatan swasta, pembangunan dan pengelolaan air bersih (air minum) di Indonesia yang masih sangat rendah. Pasalnya, baru 20 perusahaan swasta yang telah beroperasi. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku, yang diakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan kualitas air di beberapa aliran sungai menurun akibat polusi. Rendahnya keperdulian dan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Namun, terdapat potensi pada masyarakat bahwa masyarakat memiliki daya tersembunyi dalam bentuk kesediaan membayar untuk pelayanan air minum.
Maka terkait tantangan yang dihadapi di bidang air minum, pencapaian target Millenium Development Goal (MDG) 2005 antara lain :
Perdebatan mengenai kesepakatan kualitas air yang dialirkan ke masyarakat yang harus memenuhi standar kualitas air layak minum
Untuk meningkatkan cakupan maupun kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat diperlukan perencanaan penyediaan air yang mengacu pada permintaan, memobilitasi seluruh potensi pendanaan untuk memenuhi permintaan yang ada, terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, terus melakukan kampanye pentingnya hidup bersih dan sehat kepada masyarakat
Anggaran yang dibutuhkan sampai 2015 di bidang air minum mencapai Rp.42,28 triliun atau Rp 3,3 triliun per tahun agar terjadi penambahan kapasitas pengaliran minimal 93.000 l/detik
Diperlukannya partisipasi aktif dunia usaha, swasta dan masyarakat untuk membiayai investasi air mengingat terbatasnya anggaran pemerintah
Penyediaan database yang valid dan akurat bagi kawasan perkotaan dan perdesaan
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat perlu ditingkatkan.
Adapun kebijakan sebagai pertimbangan dalam mencapai target MDG 2005 adalah :
Penyusunan kebijakan dan strategi yang mencakup rencana tindak pencapaian target.
Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan maupun pembangunan prasarana dan sarana air minum yang bertumpu pada kemampuan pemerintah kabupaten/kota.
Peningkatan mekanisme penyesuaian tarif agar mengarah pada beroperasinya PDAM secara swadana.
Pengembangan alternatif pola pembiayaan bagi pembangunan dan pengelolaan air minum.
Perlindungan sumber air baku secara lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota dengan membentuk Water Board Authority.
Pengembangan program konservasi alam, lingkungan hidup, dan sumber daya air sebagai upaya mempertahankan keandalan ketersediaannya air baku.
Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan PDAM menuju profesionalisme korporasi serta pemisahan secara tegas antara fungsi operator dan regulator dalam pembangunan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan partisipasi dunia usaha swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air bersih.
Pendidikan serta kampanye PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Peningkatan peran aktif masyarakat pedesan dalam penyedian dan pengelolaan air bersih pedesaan.
Pemberian bantuan teknis dan pelatihan teknis bagi masyarakat pedesaan serta peningkatan rasa memiliki masyarakat pedesaan.
Perbaikan pemantauan sistem dan evaluasi melalui pendekatan patisipatif.
Program yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai target MDG adalah penyusunan dan sosialisasi kebijakan nasional pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan guna memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyediaan air minum serta penyehatan lingkungan; bantuan pendampingan bagi PDAM untuk memperbaiki kinerja menuju profesionalisme; peningkatan peran aktif masyarakat melalui sharing investment approach; penyusunan format dan kriteria pencatatan data dasar cakupan pelayanan air bersih pedesaan maupun perkotaan
MDGs dan Indonesia
Bagaimana MDG dipandang dalam konteks pembangunan di Indonesia? Menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta masih banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan dalam melaksanakan pembangunan, diantaranya masih tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama perempuan, masih belum terpenuhinya akses pendidikan dasar yang merata bagi semua orang, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka dan kurangnya kesempatan kerja di sektor formal, pemerintah Indonesia bertekad untuk dapat mencapai MDG.
Dengan menandatangani Deklarasi Milenium, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menempatkan MDG menjadi referensi penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan MDG sebagai bahan acuan dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan seperti yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai tahap implementasi. MDG bahkan telah menjadi dasar perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat nasional dan daerah.
Menyadari bahwa sumber pendanaan dalam negeri yang ada masih belum mencukupi untuk membiayai program-program pembangunan, pemerintah memandang penting dukungan dunia internasional bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan adanya pernyataan dalam laporan MDG Indonesia tahun 2005, bahwa bagi Indonesia, pelaksanaan tujuan ke-8 yaitu “membangun kemitraan global untuk pembangunan” merupakan salah satu prasyarat dalam mencapai tujuan ke-1 hingga ke-7. Kerjasama dan kerja keras berbagai pelaku pembangunan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta serta komunitas donor/lembaga internasional memegang peranan penting dalam mencapai MDG.
Dengan menandatangani Deklarasi Milenium, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menempatkan MDG menjadi referensi penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan MDG sebagai bahan acuan dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan seperti yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai tahap implementasi. MDG bahkan telah menjadi dasar perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat nasional dan daerah.
Menyadari bahwa sumber pendanaan dalam negeri yang ada masih belum mencukupi untuk membiayai program-program pembangunan, pemerintah memandang penting dukungan dunia internasional bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan adanya pernyataan dalam laporan MDG Indonesia tahun 2005, bahwa bagi Indonesia, pelaksanaan tujuan ke-8 yaitu “membangun kemitraan global untuk pembangunan” merupakan salah satu prasyarat dalam mencapai tujuan ke-1 hingga ke-7. Kerjasama dan kerja keras berbagai pelaku pembangunan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta serta komunitas donor/lembaga internasional memegang peranan penting dalam mencapai MDG.
